HORTIINDONESIA.COM, Jakarta - Kisruh bawang putih yang harganya sempat melejit dari Rp. 80.000 sampai Rp. 100 ribu per Kg masih menimbulkan pertanyaan yang belum terjawab. Meskipun Kementan dan Kemendag melakukan operasi pasar untuk menekan harga kembali turun di kisaran Rp. 30.000 sampai Rp. 40.000 per Kg, namun harga tersebut dirasakan masih tidak wajar. Karena harga yang ditetapkan Pemerintah bukannya memperhatikan kepentingan masyarakat konsumen tetapi lebih menyelamatkan importir dari keterpurukan harga sebelumnya.

Anggota Dewan Pertimbangan Nasional Almisbat, Syaiful Bahari menerangkan dari awal Almisbat sudah menduga kekosongan pasokan dan naiknya harga bawang putih bukan disebabkan anomali pasar atau harga yang tinggi di negara asal bawang putih impor yaitu Tiongkok. Tapi lebih disebabkan adanya rekayasa pasar dan harga yang dilakukan segelintir importir dengan dukungan kebijakan Kementan dan Kemendag. Pertanyaan mengapa RIPH dan SPI ditunda selama 4 bulan yang seharusnya Januari 2019 sudah dikeluarkan, sampai saat ini belum terjawab. Mengapa terjadi pembiaran harga bawang putih menjadi semakin liar, padahal sejak Februari 2019 Almisbat sudah memperingati akan terjadi kenaikan harga dan sumbernya adalah keterlambatan penerbitan RIPH.

Pada saat RIPH dan SPI diberikan kepada 8 importir sejumlah 115 ribu ton, baik Kementan maupun Kemendag bekerjasama dengan para importir untuk menekan harga bawang putih melalui operasi pasar dan menetapkan harga jual bawang putih ke pasar tradisional dan pasar modern. Mentan Amran Sulaiman terlebih dahulu membuat kesepakatan bersama dengan para importir yang ditandatangani bersama di atas kontainer pada saat operasi pasar di pasar Kramatjati. Kesepakatan tersebut menetapkan harga bawang putih dijual Rp. 25.000 per Kg dalam operasi pasar dan Rp. 30.000 per Kg ke pedagang ritel.

Seperti tidak mau kalah, Kemendag juga membuat kesepakatan bersama dengan Aprindo dan importir untuk menetapkan harga. Harga jual bawang putih sico di tingkat konsumen Rp. 35.000 per Kg dan bawang putih kating Rp. 40.000 per Kg. Harga ini berlaku di seluruh gerai anggota Aprindo. Sementara harga jual bawang putih sico di gudang importi RP. 20.000 per Kg. Kesepakatan tersebut menetapkan juga Harga Eceran Tertinggi (HET) di ritel modern Rp. 35.000 per Kg dan di pasar tradisional RP. 32.000 per Kg.

Penetapan harga sepihak baik oleh Kementan dan Kemendag bersama para importir jelas-jelas telah melanggar Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 ayat (1) tentang penetapan harga dan pasal 11 tentang kartel. Dalam pasal 5 dijelaskan, "Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama".

Sedangkan pasal 11 ditegaskan,"Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang dimaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatau barang dan atau jasa, yang mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat". Jadi indikasi kartel bawang putih tahun ini mengulangi kembali praktik kartel pada tahun 2013 yang saat itu pemicunya juga RIPH dan SPI dari Kementan dan Kemendag. Jadi ini merupakan kartel bawang putih jilid II.

Adanya kartel dan penetapan harga secara sepihak oleh importir dan Kementan maupun Kemendag nyata-nyata telah merugikan masyarakat sebagai konsumen. Operasi pasar yang digelar seolah-olah menunjukkan harga bawang putih sudah turun. Padahal jika dilihat modal impor Tiongkok sampai di pelabuhan Indonesia hanya Rp. 140.000 per Kg. Dengan operasi pasar saja importir jual harga yang ditetapkan sepihak masih untung Rp. 10.500 per Kg. Belum lagi dengan harga HET disparitas keuntungan yang diperoleh Rp. 17.500 sampai Rp. 20.500 per Kg. Berarti masyarakat mensubsidi disparitas keuntungan bawang putih hampir dua kali lipat dari harga modal impor.

Almisbat meminta harusnya Kementan dan Kemendag terbuka kepada masyarakat berapa sesungguhnya modal impor bawang putih. Apa yang menjadi dasar pertimbangan penetapan harga Rp. 25.000 sampai Rp. 35.000 per Kg? Padahal Desember 2018 harga bawang putih pernah turun sampai Rp. 10.000 di tingkat importir. Mentan Amran Sulaiman sendiri pada tahun lalu pernah menyatakan harga bawang putih dari Tiongkok sampai Indonesia RP. 8000 sampai Rp. 10.000 per Kg, sehingga keuntungan importir bisa mencapai Rp. 19 triliun. Mengapa sekarang tidak disebut berapa modal impor sampai gudang importir? Malah sebaliknya turut serta menetapkan harga yang berpotensi melanggar Undang-Undang.

Oleh karena itu, Almisbat meminta KPPU segera memeriksa dugaan praktik kartel dan penetapan harga secara sepihak oleh segelintir importir beserta Kementan dan Kemendag yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. KPPU harus membongkar penyebab terjadinya kenaikan harga bawang putih di awal 2019 dan siapa yang diuntungkan dari keterlambatan penundaan terbitnya RIPH dan SPI. Teg