HORTIINDONESIA-Bawang putih sempat menghilang dari pasaran beberapa waktu lalu. Harganya pun  sempat melonjak naik ditingkat  konmsumen. Karena itu kebijakan Kementerian  Pertanian untuk  wajib  tanam dan memproduksi bawang putih sebanyak 5% dari pengajuan impor, akan terus dilanjutkan. Kebijakan tersebut, diyakini bukanlah pemicu kenaikan harga di tingkat konsumen beberapa waktu lalu.

 Diakui,  Direktur Sayuran dan Tanaman Obat, Direktorat Jenderal Hortikultura, Moh Ismail Wahab,  hinga tahun 2021 kebutuhan pasokan bawang putih  dalam negeri masih mengandalkan impor. Sedangkan  produksi dalam negeri difokuskan untuk memenuhi kebutuhan benih tanam. Bahkan pada tahun 2019 ini Kementan terus berupaya menggenjot produksi bawang putih lokal di 100 kabupaten seluruh Indonesia.  

 Selama ini, program  wajib tanam  pelaksanaannya diwarnai berbagai kekurangan. Meski begitu, program wajib tanam  telah terbukti mencatatkan berbagai keberhasilan. Data  di Badan Pusat Statistik (BPS)  menyebutkan tahun 2018, kenaikan luas panen 250 persen dan produksi 200 persen. “Wajib tanam importir hanyalah salah satu pendekatan yang dilakukan pemerintah guna mendukung pencapaian target swasembada selain melalui dana APBN,”tambah Ismail.

Pelibatan importir dalam proses wajib tanam, menurut Ismail  dimaksudkan agar tumbuh kepedulian dan komitmen kebersamaan dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional khususnya bawang putih. Hingga saat ini mekanisme penerbitan rekomendasi impor oleh Kementan dan Persetujuan Impor oleh Kementerian Perdagangan masih berjalan sesuai turan.  Ia membantah ada upaya kesengajaan menciptakan kelangkaan pasokan pada bulan-bulan tertentu, sehingga memicu lonjakan harga.

 Data di  BPS  tahun 2018, menyebutkan realisasi impor bawang putih periode November-Desember 2018 mencapai 227,6 ribu ton. Kebutuhan nasional kita rata-rata sekitar 40 ribu ton sebulan. “Ada stok carry over yang  masih mencukupi sampai dengan April 2019,” ujar Ismail.

 Ismail mengakui bahwa kebijakan importasi bawang putih nasional selama 7 tahun terakhir mengalami dinamika. Sejak tahun 2013 hingga 2017, bawang putih diatur dalam RIPH tanpa wajib tanam. Dampaknya, importir leluasa menguasai pasar bawang putih impor, bahkan bisa mencapai 96 persen lebih.

Lebih lanjut Ismail menegaskan, baru tahun 2017 lalu, seiring dengan pencanangan program swasembada oleh Menteri Pertanian, ditambahkan aturan wajib tanam bagi importir bawang putih. Tentu diantara sekian banyak importir penyikapan terhadap kebijakan tersebut berbeda-beda.“Ada yang mendukung, ada yang biasa-biasa saja, adapula yang justru melawan. Ini yang perlu juga dicermati bersama,” ungkap Ismail tanpa merinci siapa saja yang dimaksud.

Ismail pun menjelaskan besaran wajib tanam RIPH tidak bisa mengacu kepada SPI. Proses RIPH lebih awal dibanding SPI, karena wajib tanam ini lebih dimaksudkan untuk mewujudkan komitmen mendukung swasembada, dan bukan sekedar syarat memperoleh SPI.

Ismail menjelaskan, filosofi wajib tanam 5 persen itu berbeda dengan usulan kebijakan tarif dan CSR. Wajib tanam diarahkan untuk membangun kemitraan, mulai dari proses budidaya panen, kemitraan, gudang, distribusi hingga pasarnya. ‘Artinya, importir benar-benar diajak terlibat langsung dan menyelami ruh dari rantai agribisnis bawang putih lokal,” sambungnya.

Ismail pun mengakui bahwa pemerintah tidak menutup mata adanya kekurangan dalam pelaksanaan kebijakan wajib tanam ini. Bayangkan, sejak 1996 sampai 2017 bawang putih lokal nyaris hilang dan petani-petani lama sudah banyak yang meninggal serta riset bawang putih nyaris stagnan.

Ironisnya,  sejumlah lahan sudah berubah peruntukan. Iklim juga mengalami pergeseran. Benih lokal awalnya juga sangat terbatas. “Kita sudah petakan itu semua. Evaluasi dan pembenahan terus dilakukan bersama semua pihak terkait. Tentu berlaku mekanisme reward and punishment dalam proses ini,” bebernya. (bw/Humas)