Jakarta, Hortiindonesia.com

Tantangan yang dihadapi Indonesia , khususnya sektor pertanian saat ini adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha terhadap standar dan mutu produk termasuk benih. Dalam rangka mendukung perbenihan di Indonesia  secara berangsur-angsur masalah produksi benih akan diserahkan pada pihak swasta. Sukarman, Direktur Perbenihan Hortikultura, Ditjen Hortikultura, Kementan menyatakan hal ini,

Dengan demikian pada akhirnya pemerintah akan berperan dalam pengaturan/perumusan kebijakan, pembinaan dan pengawasan. Salah satu langkah yang diambil adalah memberikan kewenangan pada produsen benih untuk dapat melakukan pengawasan sendiri terhadap proses produksi benihnya melalui pemberian sertifikat sertifikasi sistim jaminan mutu oleh lembaga sertifikasi sistim manajemen mutu.

Sistim manajemen mutu diatur dalam PP nomor 26 tahun 2021 tentang Penyelenggaran  Bidang Pertanian sebagai turunan UU Cipta Kerja . Produksi benih bermutu dapat dilakukan oleh produsen benih dan/atau instansi pemerintah. Keduanya harus mempunyai sertifikat sistim manajemen mutu.

Sebelum memperoleh sertifikasi manajemen mutu maka harus memiliki sertifikasi kompetensi dan sertifikasi benih hortikultura yang diterbitkan instansi pemerintah yang tupoksinya bidang pengawasan dan sertifikasi benih hortikultura. Sertifikasi benih hortikultura dilakukan melalui , sistim manajemen mutu.

Sertifikasi sistim manajemen  jaminan mutu dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Sistim Mutu atai instansi pemerintah yang telah terakdreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional.sesuai ruang lingkup dibidang perbenihan hortikultura. Sertifikasi dilakukan terhadap sistim jaminan mutu yang diterapkan produsen benih atau instansi yang memproduksi benih hortikultura. Bila memenuhi syarat diberi sertfikat sistem mutu dan berhak melakukan sertifikasi benih hortikultura secara mandiri.

Aturan tata cara mendapatkan sertifikat manajemen mutu, hak dan kewajiban produsen yang memiliki sertifikat sistem jaminan mutu, teknis pelaksanaannya diatur dalam Permentan nomor 23 tahun 2021 tentang Perbenihan Hortikultura. Dalam jangka waktu 2 tahun produsen benih yang berbadan usaha dan instans pemerintah wajib memiliki sertifikasi manajemen mutu.

“Sebenarnya kita didesak dalam waktu satu tahun karena Permentan ini merupakan turunan PP UU Cipta Kerja. Tetapi mengingat perlu waktu membina produsen benih dan instansi pemerintah yang memproduksi benih hortikultura maka diubah menjadi 2 tahun,” kata Sukarman.