Jakarta, hortiindonesia.com - Bawang bombay berasal dari kawasan Asia Tengah dan dibawa oleh para pedagang dari kawasan Bombay (sekarang disebut Mumbai - red) di Indonesia ke Indonesia dan berbagai negara di Asia dan Eropa serta kawasan yang beriklim subtropis.

Dan urusan bawang bombay tersebut telah membuat pemerintah Republik Indonesia dan Selandia Baru duduk satu meja untuk membahas dan menandatangani protokol pembaruan di antara kedua belah pihak.

Khususnya, seperti dikutip Horti Indonesia dari laman resmi Badan Karantina Indonesia (Barantin) untuk pengaturan pelaksanaan atau implementing arrangement pemasukan bawang bombai segar dari Selandia Baru ke Indonesia.

Sekadar informasi, Selandia Baru yang dikenal dengan sebutan negara kiwi, kini juga dikenal sebagai produsen bawang bombai berkualitas tinggi dan banyak diminati masyarakat luas di Indonesia.

Pertemuan kedua pihak dilakukan di Jakarta, Senin (14/4/2025). Pihak Indonesia diwakili oleh Ir Bambang MM selaku Deputi Bidang Karantina Tumbuhan Barantin, Kementerian Pertanian (Kementan), dan rombongan.

Sementara pihak Selandia Baru diwakili oleh Lisa Winthrop selaku Direktur Standar Biosekuriti Impor dan Ekspor Kementerian Industri Primer atau Ministry for Primary Industries (MPI).

Hadir mendampingi acara yang dilakukan secara daring itu Direktur Manajamen Risiko Karantina Tumbuhan Aprida Cristin, Direktur Standar Karantina Tumbuhan A.M. Adnan.

Kemudian, Ketua Tim Kerja Pemantauan Direktorat Manajemen Risiko Ihsan Nugroho, Ketua Tim Kerja Penegakan Hukum Direktorat Tindakan Karantina Tumbuhan Andi Yusmanto, dan Ketua Tim Kerja Litigasi Hukum Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat R. Chandra Satria.

Bambang menyebutkan, pertemuan RI dan Selandia Baru terkait bawang bombay untuk memperbarui dan memperkuat konsep karantina di preborder atau di pintu masuk dalam keluar, baik di Selandia Baru sendiri maupun di Indonesia.

Proses perbaruan tersebut, ucap mantan Kepala Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) ini, dilakukan berdasarkan negosiasi teknis bilateral dalam rangka review atau peninjauan ulang.

“Kesepakatan baru untuk pengaturan pelaksanaan persyaratan fitosanitari ekspor bawang bombai dari Selandia Baru ke Indonesia, merupakan wujud komitmen Barantin dan MP
untuk memfasilitasi perdagangan bawang bombai kedua negara," ucap Bambang.

Dengan demikian, ujar Bambang, hal tersebut akan semakin menegaskan sebagai upaya pencegahan masuknya organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK) ke wilayah Indonesia.

Mantan Direktur Jenderal Perkebunan (Dirjenbun) ini menjelaskan, peninjauan ulang atau reviuw ini sejalan dengan konsep preborder yang sudah dilakukan Barantin kepada negara mitra dagang Indonesia, termasuk Selandia Baru.

"Dengan tujuan untuk memastikan tindakan karantina di negara asal sesuai dengan fitosanitari yang telah disepakati, termasuk sejak mulai dari kebun produksi di Selandia Baru," urai Bambang.

Pihaknya berharap Selandia Baru hanya menyertifikasi bawang bombai dengan kualitas terbaik, bebas dari OPTK, akar, daun, tunas, tanah, gulma, pembusukan, kerusakan fisik, sisa-sisa tanaman, dan kontaminan lainnya.

"Hal ini untuk mencegah terulang kembali penerapan tindakan karantina berupa penolakan terhadap pemasukan bawang bombai dari Selandia Baru,” kata Bambang lagi.

Lebih lanjut Bambang menegaskan, bila masih ditemukan ketidaksesuaian yang signifikan, Barantin akan melakukan audit di tempat (onsite) di Selandia Baru atau audit jarak jauh (daring).

"Ini dilakukan dengan tujuan untuk melakukan proses verifikasi kepatuhan kebun dan rumah kemas yang teregistrasi di Selandia Baru," ucap mantan Staf Ahli Menteri Pertanian Bidang Pengembangan Bio Industri dari tahun 2019 hingga 2021 ini.

Menurutnya, peninjauan kembali terhadap daftar OPTK dan daftar opsi pengelolaan risiko OPTK dalam kesepakatan baru ini dapat dilakukan oleh Barantin maupun MPI selama periode pelaporan dan peninjauan pada tahun 2025, 2026, dan 2027.

"Peninjauan akan mempertimbangkan informasi mengenai temuan OPTK pada saat kedatangan atau berdasarkan perubahan status OPT di kedua negara,” kata Bambang memberikan penegasan.

Sementara itu Direktur Standar Biosekuriti Impor dan Ekspor Kementerian Industri Primer Selandia Baru, Lisa Winthrop, berharap seusai penandatangan, kesepakatan baru itu dapat segera ditindaklanjuti dengan mulai perdagangan pada tahun 2025 ini.

“Indonesia adalah pasar yang sangat penting bagi bawang bombai kami dan para eksportir di sini (Selandia Baru) berharap bisa segera memulai perdagangan pada tahun 2025 ini," ucap Lisa Winthrop.

"Kami menghargai hubungan kerja yang kuat dengan Barantin, sehingga kerja yang efisien dan kolaboratif untuk memperbarui Pengaturan Pelaksanaan bawang bombai, yang dapat mengatasi masalah kedua negara,” papar Lisa secara daring.

Sebagai informasi saja, protokol sebelum pembaruan ditandatangani kedua pihak pada tanggal 9 Juli 2024 dan diterapkan sejak 1 Agustus 2024 lalu.

Kesepakatan baru ini berlaku selama tiga tahun dan akan diperpanjang secara otomatis untuk tiga tahun berikutnya, kecuali jika terdapat permintaan modifikasi (perubahan) atau penghentian dari salah satu pihak.