JAKARTA, Hortiindonesia.com – Kewajiban tanam bawang putih bagi importir memberi ketidakpastian bagi pelaku usaha. Karena dalam aturan baru seperti dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 39 Tahun 2019 berbeda dengan aturan sebelumnya.

Hal tersebut mengemuka dalam rapat dengar pendapat Pelaku usaha Perkumpulan Pelaku Usaha Bawang dan Sayuran Umbi Indonesia (Pusbarindo) bersama Komisi IV DPR di Jakarta, Senin (20/1).

Menurut Ketua II Pusbarindo Valentino, ketidakpastian itu karena Permentan Nomor 39 Tahun 2019 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) tersebut memiliki perbedaan dengan aturan sebelumnya, yakni Permentan Nomor 38 Tahun 2017.

"Dalam peraturan yang baru, kita tidak tahu RIPH kita di-approve atau tidak. Di peraturan sebelumnya, tanam dulu sebelum RIPH terbit, sekarang dapat RIPH dulu baru tanam," jelas Valention.

Dalam Permentan No. 38/2017, kata Valentino, importir bawang putih diwajibkan menanam bawang putih sebesar lima persen dari total kuota impor yang akan diajukan kepada pemerintah.

Selain itu, lanjut Valentino, agar bisa mendapatkan rekomendasi impor produk hortikultura (RIPH) dari Kementan, importir baru harus bisa menghasilkan produksi 25 persen bawang putih dari kuota wajib tanam. Sedangkan importir lama harus memproduksi 10 persen agar RIPH terbit.

Valentino mengatakan, Permentan 38/2017 ini berfungsi sebagai filter untuk mengurangi rendahnya tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi kewajibannya. "Mestinya mekanisme seperti ini dipertahankan untuk memfilter supaya tidak ada perusahaan abal-abal yang mengajukan impor," ujarnya.

Menurut Valentino, Permentan 39/2019 ini tidak kuat dalam memberi jaminan bahwa importir melakukan wajib tanam. Pelaku usaha hanya akan melaksanakan wajib tanam setelah RlPH terbit, yang waktunya belum tentu bertepatan dengan waktu musim tanam. (YR)